Anggota Komisi VI DPR, I Nyoman Parta mengatakan, proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balongan memberi manfaat besar bagi perekonomian nasional. Antara lain, bisa menghemat cadangan devisa negara dari pengurangan impor gasoline dan petrokimia. Penilaian itu disampaikan berdasarkan hasil kunjungan kerja spesifik ke Cirebon pekan lalu. “Kita saat ini masih tergantung dengan bahan baku petrokimia. Kebanyakan kan impor. Jadi ketika proyek ini selesai, diharapkan bisa mengurangi impor,” kata Nyoman Parta ketika dihubungi dari Jakarta hari ini.
Nyoman Parta juga melihat bahwa, RDMP Balongan harus memfokuskan diri pada produk Petrokimia. Karena hal itu, lanjutnya, tak lepas dari manfaatnya bagi masyarakat. “Sangat besar manfaatnya, antara lain untuk pupuk. Jadi selanjutnya memang harus ke sana arahnya, ke petrokimia,” lanjutnya. Itu sebabnya Nyoman Parta berharap, agar Pertamina bisa menyelesaikan proyek ini tepat waktu.
Apalagi saat kunjungan kerja, Nyoman Parta juga melihat bahwa perkembangan Fase Pertama proyek memang sesuai dengan perencanaan. Berdasarkan data Pertamina, misalnya, untuk fase pertama ini, pelaksanaan Engineering Procurement dan Construction (EPC) akan dimulai pada tahun depan. Selanjutnya, pada 2022, juga direncanakan pelaksanaan commissioning and start up. “Itu proyeknya jalan dan masih on track,” kata dia.
Dalam konteks itu pula Nyoman Parta mengatakan bahwa Komisi VI sangat mendukung proyek RDMP Balongan. Proyek ini masih sangat dibutuhkan, sebelum sebelum bisa berallih penuh ke Energi Baru Terbarukan (EBT). “Karena fuel masih dibutuhkan, maka pilihannya bahwa proyek ini harus dibangun. Dan ketika nanti ada EBT, tentu harus ada persiapan juga ketika nanti ada EBT. Mana kebutuhan yng masih bisa dilayani dari hasil energi fosil dan mana yang bisa dilayani dengan EBT,” imbuhnya. Nyoman Parta juga mendukung target penyerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang mencapai 50 persen pada Fase I. Menurutnya, penggunaan komponen dalam negeri yang besar tentu daapt memutar roda perekonomian nasional.
“Waktu kunjungan kerja, itu juga kita sampaikan. Penggunaan komponen dalam negeri memang harus ditingkatkan. Untuk apa membangun industri jika komponennya kebanyakan dari luar negeri,” kata pungkasnya. (*)